Ekonomi Indonesia (4)
Bab 4
Membahas topik mengenai ekonomi Indonesia semenjak perundingan
KMB selesai diselenggarakan.
Pil pahit yang ditelan Indonesia pada masa itu adalah harus
menanggung hutang hindia belanda yang cukup banyak, sehingga membuat ekonomi Indonesia
terbebani.
Dumulai pada masa konsolidasi
(penguatan, peneguhan) sistem ekonomi di Indonesia. Pada tahun 1950-an
demokrasi parlementer yang telah di terapkan tidak stabil dan selalu
berganti-ganti cabinet. Membuat beberapa kebijakan dan perencanaan ekonomi yang
telah di susun sebelumnya menjadi hangus dan berganti dengan yang baru. Hal ini
berdampak pada perekonomian yang dirasa sangat labil, sehingga sulit untuk
mendapat titik temu dari penyelesaian ekonomi yang tengah menyerang bagsa.
Tiap cabinet mempunyai pemikiran dan pengelolaan yang berbeda
untuk membangun perekonomian Indonesia, meski ada beberapa tujuan yang di
anggap sama, seperti penggencaran pengembalian irian barat, tetap saja hal itu
masih kurang karena fokus tiap cabinet yang berbeda-beda.
Dilanjutkan masa demokrasi terpimpin, Indonesia kembali
mengubah arah dengan menerapkan sistem sentralisasi. Yang nyatanya itu membuat
ketimpangan luar biasa antara pusat dan daerah yang lain. Dimana luar jawa
adalah pemberi devisa terbesar, namun jawa pemakai devisa terbesar. Hal ini menyebabkan
timbulnya berbagai pemberontakan yang ada.
Tantangan Ekonomi pada
masa itu :
1.
Kerusakan berat akan
sarana dan prasarana Produksi akibat konfrontasi Indonesia-Belanda.
2.
Birokrasi pemerintahan
belum mapan dan belum baik.
3.
Utang yang harus ditanggung
akibat dari kesepakatan KMB.
4.
Tatanan (Konstelasi)
ekonomi antar kelompok sosial yang tak jauh beda dari masa colonial.
Beberapa
Kebijakan yang pernah di buat waktu itu : Program Benteng, membentuk perusahaan
milik negara (BUMN), Nasionalisasi Gelombang I dan II. Kebijakan ini sangat
tepat menurut saya. Namun ada kendala di program benteng yang membuat orang-orang
memilih jalan pintas dengan menjual komoditi mereka ke Importir yang sudah
mapan. Setidaknya pemerintah bisa membuat aturan tegas dan pengawasan pada
masalah ini kepada orang-orang sekitar, tentunya akan meminimalisir hal semacam
itu. Belanda pernah melakukannya dengan birokrasi kepada para kepala
Desa untuk mengusai serta mengatur suatu wilayah.
Banyak terjadi mismanagement pada
setiap kebijakan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah ekonomi, dampaknya PDB
semakin merosot dan kesejahteraan rakyat menurun. Politik masa itu juga semakin
mendominasi sehingga Peran sentral ekonomi tergerus yang akhirnya berdampak pada
Hiperinflasi.
Hiperinflasi terjadi karena masalah
Inflasi yang tak bisa ditangani dengan baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal
ini ditandai oleh hilangnya kepercayaan
orang memegang uang. Sehingga orang-orang berlomba-lomba agar cepat
mengeluarkan uangnya. Jika beli waktu pagi, mereka pasti akan segera menjual
pada sore harinya. Sehingga kebanyakan masyarakat memilih sebagai penjual dan
pembeli ketimbang untuk berproduksi. Hal ini lah yang secara tak langsung juga
membuat Indonesia kekurangan factor produksi.
Kini hal itu terjadi di Turki akibat
ketegangan dengan Amerika. Lyra anjlok terhadap dolar sehingga memungkinkan
terjadinya Inflasi, namun dengan bijak presiden kala itu menenangkan rakyatnya
dan meminta kepada seluruh rakyat untuk menukarkan Dolar yang mereka miliki
dengan Lyra. Sungguh ide Luar biasa dimana langsung ada arahan dan perintah
dari presiden. Sehingga masyarakat tidak panik dan tetap merasa aman, apalagi
hal itu di tunjang dengan elekstabilitas dari Erdogan yang sudah tinggi.
Staganasi atau kemunduran. Situasi yang cukup sulit dihadapi Indonesia
yang akhirnya memilih untuk mengganti sistem politik. Hal ini terjadi di tahun
1966. Penyebabnya tak lain adalah : investasi terhenti karena ketegangan suasana politik
dalam dan luar negeri, penurunan efesiensi dan produktivitas perusahaan
akibat mismanagement, Infrastruktur yang tidak dipelihara, pergeseran kegiatan
produktif menjadi spekulatif (Jual Beli) akibat dari Hiperinflasi.
Saya akan menambahkan, inti dari topik bahasan disini adalah
tentang bagaimana kita dituntut untuk belajar dari problem dan kebijakan yang
telah di buat sebelumnya. Berpikir Objektif dengan menghitung Cost-benefit (pendekatan sistematis
untuk mempertimbangkan kelemahan dan kekuatan terhadap pilihan yang ada) dalam setiap permasalahan yang ada sehingga meminimalisir
kesalahan.
Solusi yang di paparkan tidak harus dalam lingkup pemerintah. Harus
ada peran dan upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari SDM. Pendidikan,
Infrastuktur, Agama. Hal yang biasanya luput namun memiliki peran yang cukup
penting untuk menunjang kemajuan suatu negara.
Apa yang harus dibenahi untuk pertama kali adalah Pola pikir. Beri
Pendidikan yang membangun dan mengasah daya pikir, berfikir kritis, galakkan
membaca serta beri topik permasalahan untuk bisa dikaji.
Kedua adalah dari diri pemerintah yang mengayomi, dekat dengan
rakyat, sekaligus tidak berbuat keji dan membuat kegaduhan untuk memecah belah
rakyat. Pemerintah harus merangkul, tidak berat sebelah dan menjunjung asas
keadilan. Memudahkan sistem permodalan, menguatkan peraturan perizinan dan
pengawasan. Dan tidak menyalah gunakan wewenang untuk menyengsarakan rakyat. Tentunya
hal itu perlu wibawa dan ketegasan.
Apa
yang membuat para cabinet itu bisa berganti-ganti dengan cepat?
Apa
yang membuat permasalahan ekonomi Indonesia tak kunjung ditemukan solusinya? Factor
apa saja yang membuatnya seperti itu?
Tidak
seperti negara lain yang sudah mulai menemukan jati diri ekonominya sehingga
langsung melesat menjadi negara maju dalam kurun beberapa waktu seperti Jepang,
Korea, China. Indonesia nampaknya masih terseok-seok dan mencari arah yang
tepat untuk kebijakan ekonomi selanjutnya.
Jawaban akan diberikan di Tulisan selanjutnya…
Comments
Post a Comment