Ekonomi Indonesia (5)

Bab 5

Stabilisasi ekonomi

Masalah pokok ekonomi pada masa itu

-          Pergantian rezim yang transisinya blm tuntas, serta guncangan sosial-politik

-          Hiperinflasi

-          APBN tekor

-          Prasarana yang tidak terurus

-          Cadangan devisa nol, padahal hutang luar negeri jatuh tempo

-          Kelangkaan bahan baku, suku cadang, dan pasokan pangan

-          PDB stagnan bahkan merosot

Cara pemerintah menyiapkan program ekonomi

-          Dalam polemic devisa yang sudah menyentuh angka nol, Indonesia dihadapkan dengan jatuh tempo utang yang harus mereka bayar beserta bunganya. Hal ini membuat sebuah langkah mendesak dengan : (a) mendorong ekspor dengan merombak sistem kurs devisa ganda dan berbagai aturan perdagangan yang menghambat kegiatan ekspor. (b) merundingkan kembali penjadwalan hutang dan mencari pinjaman lain.

-          Dengan bantuan IMF Indonesia merencanakan strategi stabilisasi ekonomi dengan 4 pilar :

(a) Kebijakan “decontrol” : melepas pasung  

dalam kebijakan ini peran negara dalam bidang ekonomi di batasi dan peran swasta diperlonggar. Hal ini mempunyai dampak positif seperti peran pemerintah yang semakin ringan serta terbebasnya belenggu bagi swasta yang sekiranya ingin menanamkan modal usaha di Indonesia. Namun dalam hal ini kita harus tahu, di salah satu pasal telah di sebutkan bahwasanya kekayaan alam Indonesia itu sepenuhnya dimiliki oleh rakyat, jangan sampai terpegang oleh pihak swasta. Semisal memang perlu pinjaman modal, usahakan pengelolanya tetaplah dari pihak pemerintah. Contoh adalah tambang sumber daya dan emas, karena hal itu secara tidak langsung adalah milik hajat orang banyak, bukan untuk segelintir orang.

(b) Kebijakan Fiskal : menegakkan disiplin anggaran

Berusaha menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan negara. Dengan meneliti secara rinci uang masuk dan uang keluar.

(c)  Kebijakan moneter : mengendalikan uang beredar

Yang saya tangkap pada kebijakan ini adalah. Dimana untuk menutup devisa yang mines, sebuah negara akan melakukan beberapa pinjaman yang mereka sebut ‘lunak’ (karena tanggungannya kecil) lalu mereka berencana membayar bunga dengan cara menetapkan bunga khusus kepada bank-bank bagi masyarakat yang menginginkan modal. Tentunya hal ini sangat pelik karena rakyat jugalah yang menjadi korban kembali. Dimana mereka harus membayar sejumlah uang tambah yang sejatinya uang itu tidak beredar di negara (cermati sendiri kata-kata itu)

(d) Kebijakan neraca pembayaran : melonggarkan ketersediaan cadangan devisa

Membangkitkan memperlancar kegiatan ekspor-impor dan meningkatkan arus dana masuk. Caranya adalah dengan penyederhanaan sistem kurs ganda, kemudian melakukan diplomasi ekonomi untuk merunding ulang hutang.

-          Perombakan sistem kurs devisa ganda menjadi tunggal dengan mengikuti mekanisme pasar

-          Negosiasi utang

Persoalan-persoalan yang timbul

-          Keketatan likuiditas dan kesulitan mendapatkan pembiayaan usaha. Pemerintah merespon dengan mengendorkan secara selektif pemberian kredit pada sector prioritas sambil melanjutkan langkah decontrol untuk menahan arus inflasi.

-          Menyeimbangkan APBN pada situasi abnormal itu sulit, pemerintah saat itu melakukan hal yang tepat dengan cara melakuakan kesepakatan politik yang kuat dengan menjadi payung kesatuan pandang ekonomi, dan kemampuan operasional (pemerintah membentuk kelompok khusus terdiri dari dalam maupun luar birokrasi untuk menggerakkan aparatur negara yang matisuri)

-          Melakukan kenaikan harga dan melepas subsidi secara berkala untuk mencegah resistansi.

-          Meledaknya kegiatan spekulatif, seperti inflasi, likuiditas, kemacetan produksi yang membuat pemerintah melakukan kebijakan pelonggaran devisa. Hal itu cukup efektif, namun perlakuan kredit murah membuat pembelian devisa besar-besaran. Kredit bank malah digunakan untuk membayar spekulasi, sehingga bank kesulitan membiayai deposan mereka, alhasil pemerintah harus membiayai beberapa bank yang terkena masalah itu.

-          Di musim paceklik yang membuat harga beras melambung tinggi, karena ada gejala El Nino yang menyebabkan kemarau Panjang. Lalu ada bantuan beras dan bulgur dari Amerika serikat (inilah peran penting melakukan diplomasi internasional) pada des 1967 dan januari 1968.

-          Hal ini membuka cakrawala pemerintah untuk menyimpan suplai beras, semenjak panen besar pada tahun 1968. Dan itu terbukti untuk mencegah terjadinya hiperinflasi. Dan terbukti tahun 1966-68 adalah proses pengendalian hiperinflasi yang sukses. Karena inflasi yang semula 635,3 % bisa diredam sampai 85,1. Sampai tahun 1971. Inflasi menetap pada angka 2,5 %.

Prinsip dasar kebijakan penting berupa anggaran belanja berimbang, sistem devisa bebas, dan kurs tunggal, serta mendorong keikutsertaan swasta baik dalam maupun luar negeri, melandasi kebijakan stabilisasi dan menjadi jangkar kebijakan di masa sesudahnya.

            Patut diakui peran pemerintah yang hebat pada masa itu membuat keadaan ekonomi Indonesia yang memburuk perlahan membaik. Terdapat resiko dari setiap kebijakan yang ada, namun hal itu dapat teratasi dengan kebijakan yang lain.

            Dalam hal ini saya menggaris bawahi tentang adanya pinjaman hutang yang memang mau tidak mau harus dilakukan negara. Tentu itu sangat membantu menopang perekonomian negara. Hutang dirasa sebagai hal wajib yang akan membantu mendongkrak pertumbuhan negara. Bunga yang harus di tanggung Indonesia meski dikatakan lunak tetaplah masih memberatkan karena dampaknya akan terasa di tahun-tahun jatuh temponya, apalagi yang dipinjam jumlahnya itu besar.

1.      Adakah cara lain untuk mengatasi krisis ekonomi tanpa hutang ?

2.      Mencari contoh tentang penanganan krisis di negara lain !

3.      Apa perbedaan krisis ekonomi yang dialami negara maju, berkembang, dan miskin ?

4.      Mengapa jepang, china, korea bisa menjadi negara maju dan Indonesia masih berkutat tentang masalah ekonomi yang tak kunjung selesai dari tiap masanya ?

Jawaban akan diberikan di Tulisan selanjutnya…